 |
| DPR VS KPK (BBC.COM) |
Kekuatan legislatif atau tim dari DPR ini memiliki formasi kekuatan di semua lini. Dari sisi bertahan maupun menyerang. Dalam menghadapi lawan kuat KPK, DPR membentuk tim pilihan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Mereka terdiri dari anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan yang bertugas di Komisi II. Agun Gunandjar dipilih sebagai kapten alias ketua Panus Hak Angket. (Kompas.com, 7/7/2017)
Penunjukkan Agun Gunandjar dilakukan bagian dari tindak lanjut dari pengesahan pembentukan pansus hak Angket KPK pada rapat paripurna DPR, Selasa, (Viva.co.id, 30/5/2017).
Keberadaan pansus hak angket KPK ini dibentuk setelah KPK mengumumkan adanya korupsi E-KTP yang merugikan negara hampir Rp 2,3 triliun. (detik.com, 9/3/ 2017)
Dalam perburuan trofi korupsi 2,3 triliun, diduga melibatkan banyak anggota DPR. KPK pun menetapkan Miryam sebagai tersangka kasus e-KTP. Dari Miryam inilah muncul sejumlah nama anggota dewan walaupun kemudian Miryam mencabut kembali pernyataanya. (Tribunnews.com, 5/4/2017)
Meski begitu, bagi KPK tetap akan melanjutkan pengejaran pelaku korupsi 2.3 triliun ini. Atas kondisi inilah kemudian DPR membentuk pansus hak angket. Anggota dewan akan menggunakan haknya mengawasi, mengevaluasi, menginvestigasi tugas KPK.
Namun, tak muudah bagi DPR untuk melakukan hal itu. Tim DPR pun menerapkan strategi khusus dalam menghadapi KPK. All out attack. KPK bukan lawan mudah. Semua lawan KPK berguguran. KPK telah berhasil menangkap atau menumbangkan petinggi Mahkamah Konstitusi (MK), anggoota DPR, BPK, Kejaksaan, dan Polri. KPK menang telak dan selalu berhasil memasukkan koruptor ke jala tahanan dengan skor beragam. Ada yang 3 tahun penjara hingga belasan tahun penjara.
Bahkan perlawanan sengit antara KPK dengan Polri yang menyedot perhatian publik dan presiden, KPK tetap pemenangnya. Atas dasar itu, Tim DPR tak mau kecolongan kali ini. Dalam turnamen korupsi E-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, KPK tampaknya di atas angin.
Tim DPR pun membuat formasi menyerang. Starting line up susunan pemainnya adalah orang-orang pilihan. Formasi menyerang dilakukan dengan berbagai cara. Mulai membuka posko hak angket di base campnya di Senayan maupun mengunjungi pihak-pihak terkait.
Mengunjungi napi koruptor, pakar hukum tata negara, pengacara, bahkan juga mengunjungi Kapolri. DPR kali ini tidak mau dipermalukan denggan KPK di depan pendukungnya.
Semua lini dan kualitas pasukannya dikerahkan untuk bahu membahu dan bekerjasama dalam melakukan pernyerangan dan pertahanan. Untuk ini pansus Hak Angket menyiapkan Rp 3,1 miliar untuk mengalahkan KPK. (detik.com, 4/7/2017)
Melihat posisi DPR yang semakin trengginas dan tajam di lini depan, KPK sampai saat ini masih memilih formasi bertahan. All out defence. Ia fokus menggarap kasus E-KTP yang melibatkan anggota DPR ini. KPK belum perlu melakukan formasi menyerang. Meski bertahan, KPK mendapatkan dukungan suporter yang luar biasa.
Banyak LSM dan guru besar beramai-ramai memberikan dukungan kepada KPK. Mereka berdatang langsung ke KPK memberi dukungan. Atau juga yang hanya menonton lewat stasiun televisi. Mereka berkeyakinan KPK berhak didukung dan layak mendapatkan kemenangan melawan DPR. (*)